oleh

Heboh Pemotongan Nisan Salib di Yogya, ABG Soroti Intoleransi

-Nasional-554 views

Yogyakarta – Kasus intoleransi kembali terjadi di Purbayan Kotagede Yogyakarta dalam bentuk penolakan salib, doa-doa upacara keagamaan, dan ibadah mendoakan arwah terkait meninggalnya Albertus Slamet Sugihardi menyita perhatian publik.

Aliansi Bela Garuda (ABG) menyayangkan insiden pemotongan salib di salah satu makam warga di Kota Gedhe Yogyakarta. Ketua ABG Totok Ispurwanto berharap kejadian serupa yang mengarah pada aksi intoleransi tidak terulang kembali.

“Fenomena pemotongan nisan berbentuk salib ini menunjukkan adanya keretakan kita baik dalam perikebangsaan, maupun dalam ikatan sosial masyarakat keseharian,” tegas Totok, Rabu (19/12/2018).

Lebih lanjut, Totok menilai pemotongan salib menandai pemotongan Pancasila sebagai pondasi moralitas sosial hidup bersama sebagai bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, kata dia, hakikat Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi, kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber hukum, serta perjanjian luhur bangsa, melainkan juga etika sosial, sebagai cara hidup masyarakat Indonesia.

“Pancasila bukan hanya menjadi landasan moral formal melainkan praksis moral dan etika sosial yang menopang Indonesia : sebagai masyarakat, sebagai bangsa, sebagai negara. Pemotongan salib menunjukkan kegagalan berfungsinya Pancasila,” beber Totok.

Dia melanjutkan terlepas dari gagasan-gagasan besar Pancasila ini, pemotongan salib menunjukkan hilangnya etika kesantunan bersama sehari-hari. Bukan hanya hormat kepada simbol Tuhan dan ekspresi religius agama lain, tetapi juga hancurnya rasa hormat dan kesopanan dalam sebuah peristiwa kematian yang sederhana.

“Kami melihat hal ini sebagai sebuah indikasi dari luruhnya Pancasila di tengah praktek hidup sehari-hari manusia Indonesia,” sebut dia.

Dikatakan Totok, ABG tidak melihat peristiwa pemotongan salib ini semata sebagai problem intoleransi. ABG melihat fenomena ini sebagai sebuah kegagalan struktural yang akut. Kegagalan struktural dari ketidakhadiran negara dalam merawat nilai-nilai fundamentalnya sendiri, baik di ranah institusi kenegaraan maupun di ranah sosial kehidupan rakyatnya sehari-hari.

Pasalnya, kata dia, peristiwa kekerasan terhadap minoritas di Yogyakarta kurun waktu terakhir yang terus berulang ini juga menandai kegagalan struktural aparatus negara dalam merespon secara cepat, tegas, dan konsisten ancaman-ancaman kekuatan anti Pancasila yang secara terbuka dan sangat sistematis menghancurkan pondasi hidup bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dalam hal ini, negara gagal memberikan perlindungan politik dan ideologis bagi dirinya sendiri,” kata dia.

Menurutnya, fenomena ini juga menunjukkan ketidakmampuan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi segenap rakyat Indonesia memperoleh hak-hak dasarnya baik sebagai pribadi manusia maupun warganegara. Penggalian fakta di lapangan oleh ABG, mengindikasikan adanya ketidakhadiran aparat untuk melindungi para korban dari kekerasan yang terus terjadi secara berulang.

Selanjutnya, kata dia, dalam perkembangan kasus ini aparat masih menunjukkan gaya lamanya untuk terus meredam konflik dengan bersikap permisif terhadap kekuatan kelompok intoleran, dan kurang sigap dalam merespon bentuk tindak kekerasan simbolik maupun nyata terhadap kelompok minoritas.

“ABG turut berduka cita bersama keluarga besar almarhum yang menjadi korban kekerasan simbolik yang terjadi,” ucapnya.

Pihaknya juga menyayangkan luruhnya nilai-nilai Pancasila dan etika sosial dalam hidup sehari-hari yang nampak dalam pemotongan salib. ABG mendorong semua anak bangsa agar membangun kembali etika hidup bersama berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang sepenuhnya dilindungi oleh konstitusi.

“Perlu adanya jaminan kepastian kebebasan menjalankan agama serta ekspresi religiusnya bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, dimanapun mereka berada,” jelasnya.

Lebih jauh, Totok meminta kepada pemerintah untuk menjamin ketersediaan sarana prasarana publik (dalam kasus ini ruang pemakaman) bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan identitas agama, etnik, dan kelompok sosial lainnya. Agar segenap rakyat Indonesia menjadikan momentum ini sebagai kesempatan membangun kembali pondasi keindonesiaan yang berdasarkan atas rule of law dan ideologi nasional.

“Kami mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta institusi terkait, untuk mengembangkan kurikulum pendidikan moral Pancasila sebagai dasar pembangunan etika sosial bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Komentar

News Feed