oleh

BEM DKI Jakarta Minta Anies Sandi Legowo Mundur dari Jabatannya

-Nasional-249 views

Jakarta – Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) membuat laporan yang intinya Anies telah melanggar aturan ketika mencopot 16 pejabat sepanjang Juni dan Juli 2018. Termasuk di antara mereka adalah enam wali kota dan bupati.

Laporan ditembuskan ke berbagai kementerian. Jika rekomendasi tak diikuti Komisi ancam akan lapor ke Presiden untuk memberi sanksi menurut Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.

Berikut ini daftar lengkap rekomendasi itu,
– Gubernur DKI Jakarta segera mengembalikan para pejabat eselon II itu ke jabatan semula atau setara.
– Jika pemerintah DKI memiliki bukti-bukti baru yang memperkuat adanya pelanggaran oleh para pejabat yang diberhentikan tersebut, segera menyertakan bukti-bukti itu ke KASN dalam waktu tidak lebih dari 30 hari kerja.
– Penilaian kinerja atas seorang pejabat dilakukan setelah setahun dalam suatu jabatan dan diberikan kesempatan enam bulan pada pejabat yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerjanya.
– Evaluasi penilaian kinerja harus dibuat secara lengkap tertulis dalam bentuk berita acara penilaian.

Beberapa temuan pelanggaran dalam perombakan pejabat eselon II DKI Jakarta,
– Pencopotan 16 pejabat eselon II tanpa diawali pemanggilan dan pemberian peringatan terlebih dulu.
– Jika pencopotan pejabat eselon II didasarkan atas kinerja, seharusnya pemerintah DKI memberikan kesempatan enam bulan bagi pejabat itu untuk memperbaiki kinerja pejabat yang dianggap jelek itu.
– Panitia seleksi rotasi dan mutasi pejabat eselon II yang dibentuk pemerintah DKI belum berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara

Menyikapi hal tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) DKI Jakarta meminta Mendagri Tjahjo Kumolo agar segera menindak lanjuti 133 laporan atas tindakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies – Sandi yang dituding telah menyalahi aturan dalam melakukan Pemberhentian terhadap 4 Walikota yang dimana adalah ASN.

“Kita juga meminta kepada Mendagri untuk menekan DPRD DKI Jakarta untuk segera melakukan hak interpelasi kepada Anies – Sandi,” tegas Jenlap BEM DKI Jakarta Donny saat jumpa persnya di Bakoel Coffe Menteng Jakarta Pusat, Kamis (9/8/2018).

Lebih lanjut, Donny mendorong kepada KASN untuk segera memeriksa laporan terhadap Anies-Sandi apabila terbukti melakukan pelanggaran. Tak hanya itu, tambah dia, DPRD DKI untuk bersikap mengeluarkan hak interpelasi tersebut, karena telah Anies – Sandi dituding tidak fokus memimpin Jakarta.

“Sebaiknya, Anies – Sandi legowo untuk turun dari jabatannya karena gagal memimpin jalannya penyelenggaraan pemerintahan di DKI Jakarta. Kebijakannya cenderung suka-suka dan membuat kegaduhan dan kericuhan di masyarakat,” sebutnya.

Donny menyayangkan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Anies-Sandi saat ini dinilai tidak becus dan cenderung menabrak aturan yang telah ada. Pihaknya mengaku resah dengan kebijakan tersebut diantaranya adalah pemberhentian (pemecatan) empat walikota diseluruh DKI Jakarta tanpa melalui aturan hukum yang telah ada.

“Pemecatan yang dilakukan oleh Anies salah kaprah karena cara yang dilakukannya hanya melalui pesan singkat sambungan telp (whatsapp). Ini tidak tepat, tak menunjukkan kecerdasan dan tidak etis,” sebutnya.

“Sebagai pemimpin sangat tidak pantas, pemimpin kok main pecat via wa,” ujarnya.

Bahkan, kata dia, sampai sekarang empat walikota yang diberhentikan belum mendapat Surat Keputusan (SK) terkait pemberhentian mereka. Proses ini sangatlah jelas terlihat bahwa Anies tidak becus menjadi seorang Gubernur karena proses pemberhentian empat walikota ini menyalahi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

“Janji kampanye yang diumbarkan kepada masyarakat Jakarta juga tak ada satupun yang terlaksana. Jangan kebanyakan ngeles,” ucap Donny.

Disela-sela aksinya, perwakilan massa diterima di ruang rapat Kemendagri di Biro Hukum Kemendagri Candra dan Handayani Ningrum serta Dirjen Otda Roni. Donny menyampaikan beberapa tuntutannya tersebut dan pihak Kemendagri mengaku sudah menindaklanjutinya dengan mengundang BKN maupun ASN.

“Rencana besok akan diadakan rapat di kantor Kemendagri soal permasalahan yang rekan-rekan sampaikan tadi,” pungkasnya.

Komentar

News Feed