Beritaasatu.com, Jakarta – Seperti tak ada habisnya. Buruh kembali bergerak untuk menyampaikan pesan dan menyuarakan tuntutan. Hari ini Senin (15/8) hingga Selasa (16/8), sebanyak 200 buruh dan masyarakat Jakarta melakukan “long march” dengan berjalan kaki dari lima penjuru kota untuk membagikan petisi kepada masyarakat.
Dalam petisinya, buruh menyebut 10 kegagalan Ahok selama memimpin DKI Jakarta. Oleh karena itu, menurut buruh, Ahok tidak layak memimpin kembali DKI Jakarta.
Berikut adalah 10 poin kegagalan Ahok memimpin Jakarta versi buruh ;
Poin Pertama, Meskipun DKI Jakarta memiliki anggaran yang cukup besar, yakni 67,1 trilliun, tetapi Ahok gagal memanfaatkan anggaran tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta.
Poin Kedua, Daya serap anggaran DKI Jakarta hanya 43 trilun, atau setara dengan 73 persen. Penyerapan anggaran di DKI Jakarta termasuk yang terendah di Indonesia.
Poin Ketiga, Angka gini ratio (kesenjangan ekonomi) meningkat menjadi 0,46 sehingga jauh diatas angka gini ratio nasional yang hanya 0,41. Itu artinya, orang kaya di DKI Jakarta semakin kaya, sementara orang miskin semakin miskin. Tidak hanya itu, angka kemiskinan di DKI Jakarta bertambah menjadi 15.630 orang.
Poin Empat, Kenaikan harga sembako yang tidak terkendali, yang diikuti dengan semakin langka dan mahalnya Air bersih di poin kelima.
Pada poin Enam, Gubernur DKI Gagal menyiapkan perumahan murah, bagi warganya, Sehingga tingkat kepemilikan rumah di DKI Jakarta hanya sekitar 50 persen. Ini jauh dibawah angka nasional yang sebesar 80 persen.
Lebih lanjut, Gubernur DKI dinilai Gagal untuk menyiapkan sistem transportasi kota dan mengatasi kemacetan. Sehingga banyak masyarakat yang akhirnya memilih menggunakan kendaraan pribadi dan justru memperparah kemacetan.
Poin ke delapan, Upah minimum DKI Jakarta sebesar 3,1 juta lebih rendah dari upah minimum di Bekasi dan Karawang. Apalagi jika dibandingkan dengan Manila, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura.
Selanjutnya pada Poin kesembilan yakni, Pemrov DKI dibawah kepimpinan AHOK, kerap Melakukan penggusuran secara semena-mena, seperti yang terjadi di Pasar Ikan, Kampung Pulo, dsb. Dan pada poin akhir, Pemprov DKI diduga telah Melakukan reklamasi atas dorongan pengembang yang merugikan nelayan dan merusak ekosistem.
Dalam petisinya, buruh juga menegaskan Jakarta harus memiliki Gubernur baru. Dalam hal ini, buruh dan masyarakat Jakarta meminta ada partai politik yang mencalonkan Rizal Ramli sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada di Tahun 2017.
Komentar