Beritaasatu – Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan sepakat tidak perlu ada perlindungan hukum khusus bagi pimpinan KPK.
“Seorang polisi melakukan suatu pelanggaran, kalau umpama dia ada perlindungan hukum, enak sekali itu. Kita melakukan penegakan hukum, salah, ada perlindungan, tidak boleh. Jadi kalau kita menegakkan hukum, kita harus berani. Kalau salah, harus ditindak,” imbuh Capim KPK dari unsur Kepolisian, Inspektur Jenderal Syahrul Mamma dalam sebuah dialog di salah satu televisi swasta, Rabu 8 Juli 2015.
Senada dengan itu, sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, M Jasman Pandjaitan – Capim KPK dari unsur Kejaksaan – juga menyatakan tidak diperlukannya perlindungan hukum khusus bagi pimpinan KPK.
“Tadi ada pertanyaan perlu tidaknya perlindungan hukum, menurut saya tidak perlu. Ngapain harus minta perlindungan hukum? kalau memang salah ya, berani bertanggungjawab dong,” ujar Jasman Pandjaitan.
Pernyataan Syahrul Mamma dan Jasman, seakan membantah jawaban sebelumnya yang dilontarkan Hendardji Soepandji. Hendardji sendiri menganggap perlindungan hukum terhadap pimpinan KPK diperlukan agar kuat menjalankan tugas.
“Saya kira perlu, ya. Seperti satu contoh, misalnya kalau orang sipil menangkap seseorang, itu dianggap merampas kemerdekaan. Tapi kalau seorang polisi salah menangkap, tidak bisa dikatakan merampas kemerdekaan. Nah, itu artinya perlindungan undang-undang terhadap Kepolisian. Terhadap KPK juga demikian, harus ada perlindungan hukum terhadap personel KPK itu sendiri, sehingga dia kuat sampai selesai menjalankan tugasnya,” kata Hendardji.
Jawaban-jawaban itu sendiri, disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan perlu tidaknya perlindungan hukum untuk pimpinan KPK, yang disampaikan Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) Zainal Arifin Mochtar, saat menjadi panelis dalam sebuah acara di televisi swasta
