Jakarta – Berbagai desakan muncul dari semua kalangan yakni segera reshufle kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK karena mereka dianggap gagal untuk mewujudkan program nawacita yang diidam-idamkan rakyat Indonesia.
Salah satu Menteri Perhubungan Ignaisus Jonanlah yang dianggap layak untuk segera di evaluasi dan reshufle.
Desakan itu muncul dari kelompok mahasiswa mengatasnamakan Koordinator Aliansi Mahasiswa Ciputat Raya (AMARA) Itvandy saat kegiatan buka puasa dan diskusi berkaitan dengan evaluasi kinerja Menteri kabinet Jokowi-JK, di Sekretariat Amara, Ciputat (2/7/2015).
Akibat dari kinerja Ignasius Jonan yang buruk itu, lanjut Itvandy, menyebakan murkanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan bahkan mengancam akan memecat para menteri dan jajaran terkait. Kemarahan Presiden itu akibat dari waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time) yang sangat lamai.
“Kemarahan tersebut sangat beralasan. Akibat dari dwelling time di Indonesia yang sangat lama, mengakibatkan kenaikan biaya logistik yang sangat signifikan ( sekitar di level 24,5 % terhadap PDB),” jelasnya.
Selain itu, lanjur Itvandy, akibat dari dwelling time yang sangat lama mengakibatkan ketidakefisienan yang mencapai Rp 780 triliun.
“Lantas siapa yang layak dipersalahkan atas hal ini tersebut,” tanya dia.
Dengan tanpa ragu, sambung Itvandy, pihaknya menunjuk Ignasius Jonan Menteri Perhubungan, layak untuk untuk mempertanggungjawabkan kegagalannya dan sangat layak untuk di reshufle dari jabatannya.
Dijelaskannya, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, pemegang kendali Otoritas Pelabuhan, berada dalam tanggung jawab Ignasius Jonan sebagai Menteri Perhubungan.
Tak hanya kinerjanya yang buruk, Itvandy juga menyebut, Ignasisus Jonan juga sering bertindak kontroversial. Ia mencontohkan usai kecelakaan pesawat AirAsia QZ 8501, dan disisi lain sangat terlihat melindungi Maskapai Lyon Air yang sering delay dan menyebakan kerugian kepada para konsumen.
Oleh karenanya, pihaknya mendesak Presiden Jokowi segera mencopot Ignasius Jonan dari kursi Menteri Perhubungan.
