Jakarta, beritaasatu.com – Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi enggan berbicara mengenai penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani pihaknya. Menurut dia, hal itu baru dapat diungkapkan setelah dirinya dan dua Plt Pimpinan KPK lainnya dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Mungkin nanti bisa disampaikan setelah resmi (dilantik),” kata Johan, Kamis (19/2/2015).
Lebih lanjut, Johan memastikan akan bertemu terlebih dahulu dengan semua unsur pimpinan, yakni dengan dua Plt Pimpinan KPK serta dua Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnain pasca pelantikan nanti guna menentukan langkah selanjutnya.
“Saya tentu ga bisa bicarakan tindak lanjut sebelum kami berkumpul lima pimpinan karena kerja di KPK harus semua pimpinan dan secara kolektif,” bebernya.
Dikatakan Johan, dalam polemik dua institusi penegak hukum ini, yang paling penting adalah menyelamatkan dua institusi penegak hukum, Polri dan KPK itu sendiri dan presiden Jokowi telah mengambil tindakan untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Sejak awal saya sampaikan, yang lebih penting buat saya pribadi adalah menyelamatkan lembaga dan ini harus ada tindakan segera dari presiden. Ini pak Presiden Jokowi sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengembalikan lagi (kalau saya bisa sebut carut marut selama ini), terutama seolah-olah ada persoalan lembaga Polri dengan KPK,” bebernya.
Johan sendiri meyakini jika langkah yang dipilih Presiden Jokowi, salah satunya untuk memberbaiki hubungan baik antara Polri dengan KPK.
“Apapun keputusan pak Presiden Jokowi tentu pak presiden lebih tahu dan saya yakin ini langkah yang dilakukan presiden Jokowi pasti tujuannya adalah untuk kembalikan lagi, terutama menurut saya hubungan baik antara Polri dengan KPK,” pungkasnya.