Jakarta, beritaasatu.com – Ketum GBI gereja-gereja di Indonesia mendukung semua upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran.
Menurut Ketua PGI Pdt Henriette Hutabarat Lebang, seorang pejabat publik itu mestinya harus bersih. Inilah perlunya dalam pencalonan seorang pejabat perlu kerjasama dengan KPK untuk melihat rekam jejak pejabat tersebut.
“Tugas lembaga-lembaga agama dukung KPK dalam upaya ini. Nama calon pejabat publik sebaiknya dikonsulkan sebelumnya, sehingga hal-hal yang terjadi pada BG tidak perlu terjadi,” kata Henriette, Senin (19/1/2015).
Sementara itu Romo Edy Purwanto Sekretaris Eksekutif KWI mengemukakan seluruh proses upaya KPK saat ini, terutama dalam penyelidikan maupun bahkan tersangka terhadap seseorang dan proses selanjutnya sangat diharapkan pihak-pihak yang ada di seputaran jalan yang lapang, terbuka untuk proses penegakan hukum.
“Jangan ada yang menghambat upaya-upaya ini, supaya penegakan hukum segera terwujud,” ujarnya.
Dikatakan Edi, dalam penuntasan kasus korupsi bukan hanya tugas KPK sebagai lembaga, namun tugas semua pihak yakni masyarakat pun bertugas dalam hak tersebut. Karena dalam pemberantasan korupsi, KPK memerlukan informasi dari semua pihak.
“Kami punya tugas endorse umat dan masyarakat. Simbiosis mutualisme untuk saling bantu, untuk tingkatkan dan wujudkan penegakan hukum terutama kehadiran pejabat-pejabat publik,” tukasnya.
