Soal RUU HIP, Mahfud MD Pastikan Komunisme Tak Bisa Hidup di Indonesia

oleh -5.300 views
Mahfud MD

Jakarta – Menteri Koordindator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final. Tap MPRS No XXV/1966 yang melarang komunisme sampai saat ini masih berlaku dan tidak akan dicabut.

Penegasan Mahfud MD ini disampaikan saat mengikuti webinar dengan tokoh-tokoh Madura, Sabtu (13/6/2020). Pertemuan secara virtual tersebut antara lain menyorot polemik Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

RUU ini menuai kontroversi karena dianggap akan meniadakan Tap MPRS No XXV/1966. Pencabutan beleid tersebut dikhawatirkan akan membuat komunisme kembali berkembang di Tanah Air.

Mahfud MD menuturkan, RUU HIP yang disusun oleh DPR tersebut masuk dalam Prolegnas 2020. Pemerintah sejauh ini baru menerima RUU tersebut dan belum terlibat pembicaraan.

Presiden, kata dia, belum mengirim surat presiden (supres) untuk membahasnya dalam proses legislasi. Kendati demikian, pemerintah sudah mulai mempelajari secara seksama dan sudah menyiapkan beberapa pandangan.

“Jika saat tahapan sudah sampai pada pembahasan, pemerintah akan mengusulkan pencantuman Tap MPRS No XXV/MPRS/1966 dalam konsiderans dengan payung “Mengingat: Tap MPR No I/MPR/1966”. Di dalam Tap MPR No I/MPR/2003 itu ditegaskan bahwa Tap MPRS No XXV/1966 terus berlaku,” ujar Mahfud.

Pakar hukum tata negara ini menegaskan, pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final. Sebab berdasarkan Tap MPR I/2003 tersebut tidak ada ruang hukum untuk mengubah atau mencabut Tap MPRS XXV/1966.

Dalam kesempatan ini, Mahfud juga memastikan pemerintah tegas menolak usulan yang akan memeras Pancasila menjadi hanya tiga atau satu sila. Pancasila tidak akan diubah-ubah.

“Pemerintah akan menolak jika ada usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Bagi pemerintah Pancasila adalah lima sila yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dalam satu kesatuan paham,” ujar mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Menurut dia, kelima sila dalam Pancasila tidak bisa dijadikan satu atau dua atau tiga, tetapi dimaknai dalam satu kesatuan yang bisa dinarasikan dgn istilah “satu tarikan nafas”.

Comment