oleh

IPI Apresiasi Pemerintah Bentuk Tim Gabungan Investigasi Ungkap Kasus Novel, Kasus Aktivis Hilang?

-Hukum-102 views

JAKARTA – Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, bahwa langkah pemerintah untuk membentuk tim gabungan investigas yang ditugaskan menuntaskan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan sudah tepat.

Akan tetapi penuntasan kasus pelanggaran HAM di masa lalu seperti kasus penculikan aktivis 1998 juga harus segera dituntaskan. Pasalnya, kasus tersebut sampai saat ini belum tuntas. Masih ada 13 orang aktivis yang dinyatakan hilang.

Menurut Karyono, kasus penghilangan orang secara paksa tergolong pelanggaran HAM berat. Selain itu, kasus penculikan aktivis ini sudah menjadi sorotan internasional.

“Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo jangan hanya membentuk tim gabungan investigas Novel Baswedan, tapi harus segera menuntaskan kasus penculikan aktivis dan penghilangan orang secara paksa dengan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta untuk mengungkap kasus ini,” ujar Karyono, Senin (14/1/2019).

Karyono melanjutkan, Pembentukan Tim Gabungan Investigas untuk merespon tuntutan publik agar kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memang penting, tapi penuntasan kasus penghilangan orang secara paksa juga sangat penting.

Menurut Karyono, sebelum akhir masa jabatannya di bulan Oktober 2019, Jokowi harus berani mengambil sikap untuk menuntaskan kasus penghilangan orang secara paksa.

“Kasus pelanggaran HAM yang menghilangkan orang secara paksa ini harus segera diungkap dan dituntaskan untuk menghilangkan beban sejarah di masa lalu,” ujarnya.

Pun jika memang pemerintah dapat membentuk tim yang melakukan pengungkapan kasus penghilangan aktivis 98 itu, maka apresiasi publik terhadap kinerja lembaga hukum di Indonesia akan semakin baik, begitu juga terhadap kinerja pemerintah secara umum dalam upaya penegakan supremasi hukum.

“Jika Jokowi berani melakukan itu, maka akan meningkatkan kepercayaan publik dan akan tercatat dalam sejarah sebagai Presiden yang tegas dan berani menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang tidak dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya”, tutup Karyono.

Komentar

News Feed