oleh

Ada Dugaan Korupsi APBD Kabupaten Siak, JP2K Desak KPK Periksa Bupati Syamsuar

-Hukum-955 views

JAKARTA – Puluhan massa yang mengatasnamakan Jaringan Penggerak Pemberantasan Korupsi (JP2K) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam aksinya, massa mendesak lembaga antirasuah agar melakukan pemeriksaan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan Bupati Siak, Syamsuar.

Dalam orasinya, koordinator lapangan Budi Margono menyebutkan bahwa adalah pengelolaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak mulai tahun 2011 sampai 2014, diduga ada penyelewengan sebesar Rp100 miliar dalam pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur jalan dan perawatan secara berkalanya.

“Dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur jalan, termasuk juga perawatan berkala ruas jalan dan proyek pembangunan jembatan serta pengelolaan belanja hibah di APBD Kabupaten Siak tahun 2011 kami menduga kuat ada penyelewengan dana sebesar Rp100 miliar yang melibatkan Bupati Syamsuar,” kata Budi dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa(4/9/2018).

Ia juga mengatakan bahwa sejauh ini kasus tersebut sudah pernah disampaikan kepada KPK agar dapat diproses dan dituntaskan dugaan perkara hukumnya, namun sampai saat ini kasus tersebut belum juga mendapatkan kejelasaannya.

“Hingga saat ini laporan kasusnya belum juga ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” tuturnya.

Sementara terkait dengan rincian dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Bupati Syamsuar tersebut, Budi Margono menjelaskan beberapa, diantaranya adalah untuk pengelolaan APBD tahun 2011-2013, dimana ada proyek belanja hibah dengan alokasi dana sebesar Rp56,7 miliar lebih yang peruntukannya bukan untuk rakyat.

“Pengalokasian anggaran belanja hibah tahun 2011, 2012 dan 2013 sebesar Rp56,7 miliar lebih yang dinilai tidak memihak kepada masyarakat Kabupaten Siak patut diseriusi oleh KPK agar segera menelusuri dan menindaklanjuti kasus dugaan korupsi ini,” terang Budi.

Kemudian dalam kasus lain juga, Bupati Syamsuar terindikasi melakukan tindak pidana korupsi untuk proyek infrastruktur jalan melalui penunjukan langsung perusahaan plat merah milik Kabupaten Siak, Dinas Cipta Karya.

“Indikasi praktek korupsi lainnya terjadi pada penyimpangan Anggaran pada pelaksanaan proyek pembangunan Insfratruktur jalan dan jembatan melalui SKPD di Dinas Cipta Karya mencapai Rp1,071 miliar dan dugaan penyimpangan pada Pos Sekretariat Daerah sebesar Rp40,6 miliar,” lanjutnya.

Dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikannya tersebut juga telah dikuatkan oleh hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau, yang disampaikan Budi memang ada temuan ketidakberesan pengelolaan dana APBD di Kabupaten Siak itu.

“Salah satu modusnya adalah kelebihan bayar oleh SKPD kepada kontraktor pelaksana proyek pembangunan infrastruktur jalan, perawatan ruas jalan dan proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Siak,” papar Budi.

Yang menjadi sangat menarik dalam upaya pembongkaran dugaan praktik kotor Bupati Siak ini dikatakan Budi, yakni keterlibatan aktif sang istri orang nomor satu di Kabupaten Siak tersebut yang bernama Mirnarni Syamsuar.

“Bahkan terinformasi pelaksanaan proyek pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan pada 2012 dan 2014 diduga dikendalikan oleh Hj Misnarni Syamsuar, yang tak lain adalah istri Bupati Syamsuar. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa Bupati Syamsuar telah menyalahgunakan jabatan dan kewenangan dalam memimpin Kabupaten Siak,” tegas Budi.

Kemudian Budi Margono juga menilai hasil temuan BPK dan BPKP perwakilan Riau terkait dengan audit APBD Kabupaten Siak untuk Tahun Anggaran 20011-2014 seharusnya bisa menjadi bukti awal KPK bergerak membongkar kasus tersebut.

“Hasil audit BPK dan BPKP perwakilan Provinsi Riau, atas temuan dugaan penyimpangan dana APBD Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2011 – 2014 sebesar Rp100 Milyar sejatinya sudah bisa dijadikan bukti permulaan langkah awal bagi KPK untuk segera menindaklanjuti kasus dugaan korupsi ini dengan segera melakukan proses lidik,” ujar Budi.

Untuk itu, Budo Margono meminta dengan tegas agar KPK segera memanggil pihak-pihak terkait khususnya Bupati Siak, Syamsuar yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut.

“Bongkar dan usut tuntas kasus korupsi APBD Kabupaten Siak tahun anggaran 2011-2014 sebesar Rp100 miliar yang diduga melibatkan Bupati Kabupaten Siak Syamsuar, dan meminta agar KPK segera memanggil dan memeriksa Bupati Siak serta seluruh jajarannya dan dinas terkait kemudian juga para oknum yang teribat dalam kasus ini,” tegasnya.

Terakhir, Budi Margono juga mengingatkan agar KPK tidak mencoba tebang pilih dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini lantaran dalam upaya pengungkapan kasus tersebut, pihaknya akan terus mengawal sampai tuntas.

“KPK jangan tebang pilih dalam upaya pemberantasan korupsi khususnya di Riau. Dan kami JP2K berkomitmen akan terus mengawal kasus dugaan korupsi ini sampai tuntas,” tutupnya.

(**)

Komentar

News Feed