Beritaasatu – Dalam rangka lanjutan koordinasi supervisi pembahasan pencegahan korupsi di sektor mineral, gas dan batubara (minerba), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang 32 Gubernur beserta Menteri ESDM Sudirman Said.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati menyebutkan peserta yang tak diundang dalam acara tersebut adalah Provinsi DKI Jakarta dan Bali. Sebab tidak ada pertambangan di kedua Provinsi tersebut.
“Iya minus DKI dan Bali karena tidak ada usaha pertambangan,” beber dia, Senin (15/2/2016).
“Memang dipaparkan indeks Pemda dalam pelaksanaan korsupi minerba di 12 Provinsi tahun lalu,” tutur Yuyuk.
Hal senada juga dilontarkan Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha bahwa agenda itu merupakan kick off program pemberantasan di sektor minerba.
“Kick off meeting program pemberantasan korupsi di sektor mineral dan batubara,” tukasnya.
Sebelumnya KPK juga pernah membuat kajian serupa dan memaparkannya kepada seluruh gubernur dan pejabat Kementerian ESDM. Tahun lalu, hasil korsup minerba yang dipaparkan dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat.
