Beritaasatu – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengaku dalam pertemuan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin Agus Rahardjo belum membahas hal yang spesifik terkait kasus.
Luhut dalam pertemuan tersebut, dirinya ingin bertukar informasi perihal masalah yang menyangkut keadaan korupsi. Bahkan, Luhut juga meminta agar Agus Rahardjo cs untuk tak melakukan kegaduhan dalam pekerjaan pemberantasan korupsi. Sebab, kata dia, gaduh justru menimbulkan ketidakstabilan politik.
“Kami tidak mau melakukan pekerjaan itu pakai gaduh-gaduh, diam-diam tapi hasilnya jelas,” ungkap Luhut, Kamis (7/1/2016).
Luhut melanjutkan, Presiden Jokowi sangat berkomitmen untuk membantu KPK, sebab lembaga antirasuah itu sebagai lembaga trigger mechanism juga diharapkan dapat menyumbang angka penurunan jumlah koruptor di Indonesia.
Selain itu, Luhut mendorong agar KPK lebih banyak mengusut Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang memiliki nominal lumayan besar.
“Salah satunya itu karena angkanya besar, dari pada hanya mengusut Rp200 juta, Rp500 juta, angkanya kan besar-besar, bisa triliunan,” ungkap Ketua Tim TPPU ini.
Lebih lanjut, dalam rangka mengenjot penerimaan negara yakni dengan pembayaran pajak, Luhut akan bekerjasama dengan Dirjen Pajak Kemenkeu dan aparatur penegak hukum lainnya.
“Supaya jumlah pembayar pajak itu lebih banyak, dengan demikian revenue negara dari pajak bisa meningkat,” pungkasnya.
Komentar