Beritaasatu – Mantan Penasihat KPK Abdullah Hehamahua meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendesak agar Mabes Polri tidak melakukan tebang pilih dalam proses penegakan hukum.
Sebelumnya, muncul rumor penahanan BW ke Kelapa Dua yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri.
“Artinya, jika memang nantinya BW ditahan, maka Bareskrim juga harus segera menangani kasus BG jika benar Kejagung sudah melimpahkan kasusnya ke Mabes Polri,” kata Abdullah, Jumat (24/4/2015).
Sebab, kata Abdullah, putusan praperadilan tidak menetapkan BG tidak korupsi tetapi hanya menetapkan BG bukan Penyelenggara Negara sehingga tidak menjadi domain KPK.
“Itu yang harus diperhatikan,” tukasnya.
Komentar