Masyarakat Desak Pemda NTB Tolak Deklarasi KAMI Saat Pandemi COVID-19

oleh -3.604 views

NTB – Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tergabung di dalam Aliansi Pemuda NTB Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di Karang Jangkong.

Dalam aksinya itu, para pemuda yang terdiri dari elemen DPC GMNI Kota Mataram, PKC PMII Bali Nusa Tenggara dan OKP Provinsi NTB, menyatakan menolak keberadaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di wilayah mereka.

Koordinator Umum Aliansi Pemuda NTB Bersatu, Kusnadi mengatakan bahwa, alasan mereka menolak keberadaan KAMI di NTB lantaran menilai, bahwa organisasi yang dipimpin oleh Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo dan Rakhmat Wahab adalah kelompok yang memicu perpecahan di antar masyarakat.

“Menolak keras keberadaan KAMI karena memecah belah bangsa,” kata Kusnadi dalam orasinya, Selasa (29/9/2020).

Bahkan ia menilai bahwa gerakan yang dinahkodai para eks pejabat yang disebut Kusnadi sebagai kelompok barisan sakit hati dan pecatan itu ingin melakukan penggulingan pemerintahan yang sah.

“KAMI bukan gerakan moral, tapi gerakan makar,” tegasnya.

Di dalam kesempatan yang sama, koordinator lainnya yakni Parwadi mengatakan, bahwa agenda deklarasi KAMI di NTB juga telah melanggar protokol kesehatan. Di mana di NTB sendiri juga masih berupaya melakukan penanggulangan COVID-19.

“KAMI tidak patuh protokol kesehatan, jelas gerakan ini tidak bisa dipercaya,” kata Parwadi.

Oleh karena itu, ia pun menyerukan kepada masyarakat di NTB agar berkomitmen untuk menjaga kondusifitas nasional dan mematuhi protokol kesehatan. Karena menurutnya, upaya memberantas virus ini perlu ada keterlibatan kolektif dari seluruh stakeholder yang ada.

“Mengajak semua masyarakat NTB tetap patuhi protokol Covid-19 demi keselamatan masyarakat NTB,” ujarnya.

“Serta mengajak masyarakat NTB untuk tetap waspada pada isu intoleran dan perpecahan di tangah Pandemi Covid-19,” imbuhnya.

Terakhir, koordinator lainnya yakni Solihin meminta kepada aparat dan pemerintahan di NTB untuk menolak deklarasi KAMI yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan melanggar protokol kesehatan itu.

“Meminta pemerintah daerah NTB ikut serta menolak deklarasi KAMI di tengah Covid-19,” tutupnya.

Comment