Beritaasatu – Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto menyebutkan sejumlah ketidaklaziman terkait kasus dugaan korupsi pembelihan lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI.
“Kasus itu sudah terang dan jelas bahwa Pemprov DKI Jakarta telah membeli lahan bermasalah. Salah satunya adalah ada tunggakan Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang dimiliki RS Sumber Waras,” ungkap Prijanto saat diskusi publik bertema “Grand Corruption Ahok dan Para Kartelnya” yang diinisiasi LSM Asbak (Asal Bukan Ahok) di Restoran Dunkin Donuts, Menteng, Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Prijanto juga merasa aneh dengan respons Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut masih belum ada niat jahat untuk melakukan korupsi dalam kasus tersebut. Padahal, kata dia, anak Sekolah Menengah Atas (SMA) saja bilang kasus itu memiliki unsur pidana korupsi.
“Waktu saya dapat kesempatan mengunjungi SMA. Anak SMA bilang itu korupsi Pak, langsung setelah saya ceritakan kronologinya. Dan Anak SMA saja bilang korupsi, masa KPK enggak,” tegas dia.
Prijanto juga mempertanyakan Pemprov DKI yang sampai mengganggarkan dana hingga mencapai Rp. 800 Milliar untuk membeli lahan tersebut yang masa pengunaanya tinggal dua tahun. Terlebih soal status Hak Guna Bangunan dan masih ada tunggakan pajak.
“Jika memang Pemprov DKI berniat membangun Rumah Sakit khusus kanker dan jantung, maka sebenarnya sudah ada kajian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta terkait lokasi pembangunan, yaitu berada di Sunter, Jakarta Utara. Namun, Ahok tetap memilih untuk membeli lahan RS Sumber Waras,” pungkasnya.
Komentar